Dengan adanya pengesahan UU sebagai payung hukum Aliran Kepercayaan di Indonesia saat ini maka Nusantara sudah terancam oleh indikasi Komunis di Nusantara, selama ini aliran kepercayaan tidak mendapatkan payung hukum di departemen agama dan kemudian mereka menjadikan aliran kepercayaan sebagai budaya dan bernaung di bawah hukum departemen pendidikan. Ini artinya adalah pertama payung hukum Indonesia bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka sewajarnya hal ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali undang-undang dan menghapus undang-undang yang nota bene bertentangan tersebut.


Contohnya Dewi Kanti Setianingsih memperlihatnkan KTP-nya sementara pada kolom agama di KTP tersebut dikosongkan karena dia seorang penganut kepercayaan Sunda Wiwitan
Kelompok Aliran kepercayaan dan aliran kebatinan yang tidak mengantongi pengakuan  Departemen Agama, mencari dan menemukan perlindungan di bawah payung hukum depatemen lain yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga aliran kepercayaan dan aliran kebatinan memperoleh kemudahan dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Dua golongan ini pada 1950 dan 1960-an selalu berhadapan dengan agama.
Pada 1965-an kelompok agama yang dekat dengan Preiden Soekarno saat itu menuntut adanya Perpres (Peraturan Presiden), yang kemudian siap disahkan menjadi UU PNPS 1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.
"Ini merupakan tuntutan kelompok agama (Islam) untuk menghentikan kelompok kepercayaan dan atau kebatinan. Saat terjadinya kasus penodaan agama yang pertama antara aliran kepercayaan dengan kelompok agama Islam," kata Dosen Pengajar Bidang studi Agama dan Budaya Lokal, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Bapak Samsul Maarif, saat di wawancara wartawan Republika.
Dari lahirnya UU PNPS 1965 ini menunjukkan garis tegas bahwa pandangan negara tentang aliran kepercayaan dan atau kebatinan, mereka cendrung membahayakan ketertiban umum. Karena hanya ada lima dahulu dan saat ini ada 6 agama yang diakui untuk dianut.
Setelah peristiwa 30 September atau dikenal dengan G30 S-PKI. Kampanye menentang PKI kemudian digunakan untuk melawan aliran kepercayaan, karena tidaklah sedikit penganut PKI saat itu berganti ke aliran kepercayaan.
Dan seperti penganut Komunis, Aliran Kepercayaan dituduh tidak beragama sesuai agama yang diakui oleh negara. Namun sangat disayangkan, dalam perjalanannya banyak cerita dibalik penolakan itu, para penganut aliran kepercayaan (disebut penghayat) ditahan padahal tidak terlibat paham PKI.
Setelah 1965 itu kelompok aliran kepercayaan dan kebatinan mengalami aktivitas yang vakum namun tetap ada, tidak lagi seaktif pada masa Orde Lama.
Tidak beberapa lama setelah Orde Baru dateng, kelompok aliran kepercayaan  ini ternyata mulai diakomodir kembali oleh partai Golkar, sebagai partai penguasa saat itu.
Saat itu juga Partai Golkar dengan cepat mendirikan SKK (Satuan Kerja Khusus), semisal lembaga yang khusus mengurus penganut aliran kepercayaan. Dan tahun 1968 para penganut aliran kepercayaan ini kembali dikumpulkan dan dijadikan bagian konstituen organisasi di bawah Partai Golkar."Tujuannya hanya untuk memperoleh suara konstituen Golkar," ungkap Samsul.
Sejak itu penganut aliran kepercayaan mendapat perlindungan di era Orde Baru. Bahkan cukup jelas lagi ketika dikeluarkannya TAP MPR 1973 sekira beberapa tahun setelah MPR dikuasai oleh Golkar, perlakuan dari penganut aliran kepercayaan mendapatkan pelayanan setara dengan kelompok agama. Meskipun dalam UU aliran kepercayaan tetap tidaklah setara dengan agama yang tegas diakui negara.
Pada 1973 para penganut aliran kepercayaan bahkan diperkenankan untuk melakukan pernikahan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Jadi tidak perlu berpindah keagama untuk melangsungkan pernikahan. Karena kolom agama belum ada di dalam kolom identitas (KTP).
Setelah 1978, kelompok penganut agama menuntut dengan tegas bahwa aliran kepercayaan dan aliran kebatinan bukanlah merupakan agama. Maka dikeluarkanlah Tap MPR 1978 yang menyebut dengan tegas kelompok aliran kepercayaan dan aliran kebatinan bukanlah bagian dari salah satu agama tapi bagian dari kebudayaan.
Setelah kolom agama diatur dan diterakan dalam identitas. Kebijakan ini merupakan kebijakan kembar, yaitu ketika penganut aliran kepercayaan bukan dianggap sebagai agama dan semua penganut aliran kepercayaan dipaksa harus berpindah ke salah satu dari lima agama saat itu yang diakui negara.
Saat aliran kepercayaan dipaksa untuk masuk  dan menganut agama. Aliran kepercayaan ini menghilang. Sehingga muncullah aliran kepercayaan Kaharingan di Kalimantan yang harus menjadi Hindu, dan disebut dengan Hindu Kaharingan atau seperti Islam budaya Jawa sebagai Islam Kejawen, Tao ke Budha dan aliran kepercayaan yang membaur dengan agama diakui Negara yang lainnya.
Munculnya TAP MPR 1978 itu tidak lain dilatar belakangi oleh desakan pemerintah kepada kelompok agama, terkhusus agama Islam saat itu. Ketika Pancasila harus menjadi satu-satunya dasar ideologi negara, termasuk juga semua organisasi-organiasai keagaman dan ormas-ormas Islam.
Bahkan dua dari ormas Islam terbesar saat itu, yaitu NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah mesti menerima Pancasila sebagai ideologi organisasi sampai saat ini. Desakan negara kepada agama ini pun menjadi tools tawar kepada kelompok agama, menerima ideologi Pancasila dan negara untuk memasukkan identitas agama kedalam administrasi resmi negara. Tawaran seperti ini harus diterima.
"Jadi hal diatas menjadi catatan sejarah yang terjadi, dan itu juga tawaran Orde Baru sebagai alat berpolitik. konsekuensinya setelah itu adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dapat mengeluarkan edaran ke Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) untuk diturunkan ke pemerintah daerah yaitu di level atas hingga level bawah, bahwa hanya terdapat lima agama yang bisa diakui dan pengikutnya bisa dilayani oleh pemerintah,".
Inilah dasar yang membuat semua penganut aliran kepercayaan harus memilih satu dari lima agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, supaya mereka mendapatkan pelayanan di public dan dari pemerintah. Hal Ini bertahan sehingga dipersoalkan setelah orde Reformasi.
Setelah reformasi  dan wacana Hak Asasi Manusia (HAM) membuming, di antaranya adalah kelompok aliran kepercayaan aliran budaya ini menuntut haknya. Sehingga tahun 2006, setelah di keluarkannya  UU Adminisrasi Kependudukan (ADMINDUK), dengan salah satu pasalnya menyebutkan bahwa  aliran kepercayaan dobolehkan untuk mengosongkan kolom agama yang terdapat di KTP.
Puncaknya keberhasilan mereka di negra ini adalah ketika mereka mengajukan uji materi UU ADMINDUK agar mereka tidak sekedar membuat kolom agama menjadi kosong, tetapi diakui juga oleh negara. Dan uji materi ini ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 7 November 2017 yang lalu.
Entah bagaimana Negra ini natinya? Bagaimana menurut netizen apakah yang akan berlaku setelah semuanya di rekayasa dengan undang-undang dengan dalih HAM tersebut?

0 comments:

Post a Comment